Anies Jamin Kebijakan di DKI Selaras dengan Pemerintah Pusat

Jakarta - Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan hari ini bertemu dengan komunitas bisnis internasional dari berbagai negara. Anies ditanya soal kebijakan dan peraturan Pemprov di zamannya nanti dengan Pemerintah Pusat.

"Kami menerima undangan untuk berdiskusi dengan komunitas bisnis, kebanyakan adalah komunitas bisnis internasional, yang berkegiatan di Jakarta," ujar Anies di Hotel Mandarin Oriental, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).

Para pebisnis tersebut ingin mendengar terkait rencana Anies-Sandi saat memimpin nanti. Mereka ingin mengetahui apakah Jakarta nantinya dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan untuk dunia usaha.

"Dan pertanyaan-pertanyaan seputar Pilkada kemarin, jadi dialognya adalah dialog Jakarta. Dan saya banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sudah lama berbisnis di Jakarta. Jadi bukan calon pebisnis di Jakarta, mereka sudah lama di sini," sebut Anies.

Anies juga meyakinkan pebisnis tersebut jika nantinya Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya akan selaras denga kebijakan pemerintah pusat. Semangat pembangunan di zamannya nanti adalah semangat kerja bersama.

"Mereka bertanya apakah pemerintah DKI dengan pemerintah pusat akan in line. Dan kita sampaikan iya, bahkan program-program kita selama itu memiliki garis kepentingan publik yang jelas, project-project pemerintah pusat di Jakarta akan kita teruskan, kita lanjutkan bersama," katanya.

"Dan spiritnya adalah spirit kerja bersama, saya jelaskan itu. Lalu juga ada pertanyaan tentang memastikan peraturan-peraturan yang nanti dibuat di Jakarta itu in line dengan peraturan pemerintah pusat. Jadi banyak pertanyaan seputar itu. Mereka ada yang dari sektor industri manufaktur, ada yang dari industri consumsion, ada dari consulting firm, ada dari lembaga-lembaga donor. Mayoritas Amerika, ada Eropa, dan ada juga India," tambahnya.

Anies mengatakan, pebisnis tersebut berkeinginan untuk mengembangkan investasi yang ada di Ibu Kota. Untuk itu mereka ingin memastikan aturan-aturan yang ada di DKI dan pemerintah pusat.

"Jadi ada aturan-aturan tentang dari Pemda dan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten. Tapi itu kebanyakan bukan dengan Jakarta, tapi itu kebanyakan dengan daerah-daerah di luar Jakarta, karena itu mereka tanyakan, kami sampaikan bahwa Jakarta tentu akan konsisten," tutupnya.